PT_PERORANGAN Non Bangunan

PT Perorangan

Layanan PT Perorangan membantu pemohon menyiapkan ruang lingkup pekerjaan, persyaratan, dan dokumen yang diperlukan sesuai PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pengajuan dilakukan secara daring melalui AHU Perseroan Perorangan; keputusan dan penerbitan tetap menjadi kewenangan instansi berwenang sesuai jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan yang berlaku.

Mulai dari data yang benar

Cek kebutuhan, dasar hukum, dan kanal resmi di halaman ini sebelum membuat estimasi atau memulai pengajuan.

Hitung Estimasi Konsultasikan Kebutuhan

Ringkasan layanan

Pendampingan PT Perorangan untuk identifikasi kebutuhan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, serta koordinasi proses melalui AHU Perseroan Perorangan sesuai PP No. 8 Tahun 2021.

Untuk siapa layanan ini

Ditujukan bagi orang perseorangan, pelaku usaha, badan usaha, pemilik kegiatan, atau pihak terkait yang diwajibkan atau membutuhkan PT Perorangan sesuai karakter kegiatan dan kewenangan instansi.

Cakupan pendampingan

Penetapan dasar hukum, klasifikasi, dan jalur layanan
Kami mengidentifikasi karakter PT Perorangan, kewenangan instansi, klasifikasi risiko/objek, serta jalur proses yang tepat. Acuan utama yang digunakan: UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir melalui rezim Cipta Kerja; PP 8/2021 — Modal Dasar Perseroan dan Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil; Permenkum 49/2025 — Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas; PP 28/2025 — Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pemeriksaan dilakukan kembali terhadap perubahan regulasi, ketentuan daerah, dan persyaratan sistem elektronik pada saat pekerjaan dimulai.
Output: Matriks regulasi, instansi berwenang, jalur proses, dan daftar isu awal
Konsultasi struktur dan tujuan badan usaha
Mengklarifikasi kegiatan usaha, pemilik/pengurus, struktur modal atau sekutu, KBLI, alamat, kebutuhan investasi, dan rencana operasional yang relevan terhadap PT Perorangan.
Output: Ringkasan struktur usaha dan keputusan awal
Pemeriksaan nama dan data para pihak
Memeriksa kesiapan nama badan usaha, identitas pendiri/pemegang saham/sekutu/pengurus, alamat, email/nomor kontak, serta konsistensi data untuk sistem AHU/OSS.
Output: Checklist identitas dan hasil pemeriksaan nama
Penentuan KBLI dan kegiatan usaha
Memetakan kegiatan aktual ke KBLI yang relevan, menilai keterkaitan dengan tingkat risiko dan PB/PB-UMKU, serta menghindari penggunaan KBLI yang tidak menggambarkan kegiatan nyata.
Output: Matriks KBLI dan implikasi perizinan
Penyusunan/pemeriksaan dokumen pendirian atau aksi korporasi
Menyiapkan pernyataan pendirian Perseroan perorangan, maksud dan tujuan/KBLI, modal, pemilik sekaligus pengurus, alamat, serta data yang diperlukan untuk registrasi elektronik.
Output: Draft dokumen korporasi dan matriks data final
Koordinasi notaris/AHU dan verifikasi registrasi
Mengkoordinasikan pengajuan pada sistem administrasi hukum yang berlaku, memeriksa hasil registrasi/pengesahan/pencatatan, dan menindaklanjuti koreksi data bila diperlukan.
Output: Sertifikat pendaftaran Perseroan perorangan dan dokumen registrasi
Sinkronisasi data ke OSS-RBA
Menyelaraskan data badan usaha, pengurus, kegiatan, KBLI, alamat, dan data legal hasil AHU ke OSS-RBA agar identitas perizinan konsisten.
Output: Profil OSS terverifikasi dan catatan sinkronisasi
Quality control dan arsip legal
Memeriksa konsistensi nama, nomor, tanggal, data pengurus, modal/sekutu, KBLI, dan dokumen hasil sebelum serah terima.
Output: Legal document index dan QC checklist
Serah terima dan peta kewajiban berikutnya
Menyerahkan dokumen final serta menjelaskan pekerjaan lanjutan yang berada di luar scope, misalnya NIB, izin sektoral, pajak, perubahan data, atau pelaporan berkala.
Output: Paket legal final dan next-action matrix

Persyaratan yang perlu disiapkan

Dokumen / Data Keterangan
Data PIC dan kontak aktif
Wajib
Data penanggung jawab customer yang dapat mengonfirmasi isi dokumen, menerima OTP/notifikasi resmi, dan memberi keputusan selama proses.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.
Identitas pemohon / penanggung jawab
Wajib
Identitas digunakan untuk mencocokkan data pemohon, penandatangan, atau pihak yang bertanggung jawab pada permohonan.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.
Pernyataan pemenuhan kriteria Perseroan perorangan
Wajib
Digunakan untuk memastikan pemohon memenuhi kriteria yang berlaku untuk Perseroan perorangan.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.
Nama Perseroan perorangan
Wajib
Nama digunakan pada pernyataan pendirian dan registrasi.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.
Maksud, tujuan, dan KBLI
Wajib
Menentukan kegiatan usaha yang dicatat dan perizinan lanjutan di OSS.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.
Modal usaha
Wajib
Data modal dicatat dalam pernyataan pendirian dan digunakan untuk profil usaha.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.
Alamat usaha
Wajib · Bersyarat
Alamat harus konsisten dengan registrasi dan profil OSS.
Berlaku jika: Wajib bila diperlukan untuk validasi alamat atau proses lanjutan.
Validitas: Gunakan versi terbaru dan masih berlaku pada saat pekerjaan/pengajuan.

Proses dan kanal pengajuan

Mode pengajuan
ONLINE
Portal utama
AHU Perseroan Perorangan
Catatan
Pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan melalui aplikasi AHU Perseroan Perorangan.

Kanal resmi yang tercatat

AHU Perseroan Perorangan
PORTAL
Utama
Buka kanal resmi

Dasar hukum dan sumber resmi

Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
PERATURAN_PEMERINTAH · No. 8 · 2021 · Pemerintah Republik Indonesia
Lihat sumber resmi
Informasi regulasi dan kanal pengajuan berasal dari data layanan MyIzin. Ketentuan pemerintah dapat berubah, sehingga sumber resmi yang ditautkan tetap menjadi rujukan utama saat pengajuan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Pendampingan PT Perorangan untuk identifikasi kebutuhan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, serta koordinasi proses melalui AHU Perseroan Perorangan sesuai PP No. 8 Tahun 2021. Informasi ini dirangkum dari ruang lingkup layanan, persyaratan, dasar hukum, dan kanal resmi pengajuan yang tercatat pada data layanan MyIzin.

Ditujukan bagi orang perseorangan, pelaku usaha, badan usaha, pemilik kegiatan, atau pihak terkait yang diwajibkan atau membutuhkan PT Perorangan sesuai karakter kegiatan dan kewenangan instansi.

Dokumen utama yang tercatat pada requirement set aktif meliputi Data PIC dan kontak aktif, Identitas pemohon / penanggung jawab, Pernyataan pemenuhan kriteria Perseroan perorangan, Nama Perseroan perorangan, dan Maksud, tujuan, dan KBLI. Terdapat 1 persyaratan bersyarat yang penerapannya bergantung pada karakter kegiatan, lokasi, atau kondisi pemohon. Persyaratan final diverifikasi kembali terhadap ketentuan instansi pada saat pengajuan.

Dilakukan secara daring melalui AHU Perseroan Perorangan. Pendaftaran Perseroan Perorangan dilakukan melalui aplikasi AHU Perseroan Perorangan.

Acuan utama yang tercatat adalah PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Tautan sumber resmi tersedia pada metadata dasar hukum layanan dan harus menjadi rujukan saat ketentuan diperbarui.