Ringkasan layanan
Due diligence dan dokumen penggabungan/penutupan SMA atau SMK.
Untuk siapa layanan ini
EDU_SECONDARY_LIFECYCLE
Non Bangunan
Penggabungan/Penutupan SMA-SMK
Due diligence dan dokumen penggabungan/penutupan SMA atau SMK.
Mulai dari data yang benar
Cek kebutuhan, dasar hukum, dan kanal resmi di halaman ini sebelum membuat estimasi atau memulai pengajuan.
Cakupan pendampingan
Due diligence
Review status lembaga, izin, siswa/mahasiswa, SDM, aset dan kontrak.
Output:
Due diligence memo
Rencana transisi
Rencana perlindungan peserta didik, dokumen, SDM dan aset.
Output:
Transition plan
Dossier lifecycle
Dokumen penggabungan/penyatuan/penutupan.
Output:
Application dossier
Stakeholder coordination
Matrix persetujuan/komunikasi pihak terkait.
Output:
Stakeholder matrix
Submission
Pendampingan pengajuan.
Output:
Submission evidence
Tracking
Monitoring keputusan dan closure.
Output:
Closure tracker
Persyaratan yang perlu disiapkan
| Dokumen / Data | Keterangan |
|---|---|
|
Izin existing
Wajib
|
Izin/SK seluruh lembaga terkait.
Validitas: Current
|
|
Keputusan badan penyelenggara
Wajib
|
Keputusan resmi penggabungan/penutupan/penyatuan.
Validitas: Current
|
|
Data peserta didik
Wajib
|
Daftar peserta dan rencana pemenuhan hak/transfer.
Validitas: Current
|
|
Data SDM
Wajib
|
Daftar pegawai/pendidik dan rencana transisi.
Validitas: Current
|
|
Data aset/kewajiban
Wajib
|
Inventaris aset, kontrak dan kewajiban utama.
Validitas: Current
|
|
Rencana transisi
Wajib
|
Rencana operasional, akademik dan komunikasi.
Validitas: Current
|
Proses dan kanal pengajuan
- Mode pengajuan
- HYBRID
- Kanal manual
- Dinas Pendidikan Provinsi
- Catatan
- Authority: Dinas Pendidikan Provinsi; source refs: S05
Kanal resmi yang tercatat
Dinas Pendidikan Provinsi
OFFICE
Dasar hukum dan sumber resmi
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
PERATURAN_MENTERI
· No. 36
· 2014
· Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lihat sumber resmi
Informasi regulasi dan kanal pengajuan berasal dari data layanan MyIzin. Ketentuan pemerintah dapat berubah, sehingga sumber resmi yang ditautkan tetap menjadi rujukan utama saat pengajuan.